ATVSI Usulkan Tujuh Isu Krusial Terkait Revisi UU Penyiaran

0
685
Advertising
Advertising

ATVSI Usulkan Tujuh Isu Krusial Terkait Revisi UU Penyiaran
JAKARTA, KOMPAS.com – Asosiasi Televisi Swasta Indonesia ( ATVSI) mengusulkan tujuh informasi vital dalam pembahasan revisi UU No. 32 Tahun 2002 perihal Penyiaran oleh pemerintah dan DPR.

Menurut Ishadi, RUU Penyiaran haruslah visioner dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dan dapat memenuhi cita-cita rakyat akan kebutuhan konten penyiaran yang baik serta berkualitas.

ATVSI telah diundang Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada tanggal 3 April 2017 untuk memberikan tanggapan dan masukan mengenai beberapa informasi vital yang menjadi roh berasal RUU Penyiaran," ujar ketua ATBSI Ishadi SK melalui keterangan tertulis, Jumat (5/5/2017). 

"ATVSI juga menyebutkan Naskah Akademik dan Draft RUU kepada Baleg dan Panja RUU Penyiaran DPR RI, lanjut Ishadi.

(Baca: UU Penyiaran Beraroma Orde Baru)

Menurut Ishadi, terdapat tujuh informasi vital RUU Penyiaran yang perlu disepakati oleh stakeholder penyiaran.

Pertama, terkait rencana strategis dan blue print digital.

Kedua, pembentukan wadah dan keterlibatan Asosiasi Media Penyiaran Indonesia dalam perizinan serta kebijakan penyiaran digital, termasuk pembentukan Badan Migrasi Digital yang bersifat ad hoc.

Ketiga, penerapan sistem hybrid artinya bentuk nyata demokratisasi penyiaran.

Lalu, soal durasi iklan komersial dan iklan layanan rakyat.

Kelima, restriksi iklan rokok.

Keenam, siaran lokal, dan ketujuh terkait proses pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Ishadi menjelaskan, untuk mengantisipasi perkembangan teknologi penyiaran, Indonesia memerlukan perencanaan rencana strategis penyiaran.

(Baca: Komisi I Pertanyakan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyiaran berasal KPI)

Rencana strategis itu setidaknya mencakup ketersediaan spektrum frekuensi, penggunaan alokasi frekuensi dan wilayah siar, pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital, migrasi digital.

Kemudian, potensi perkembangan media penyiaran, pembangunan sarana dan prasarana penyiaran, pembangunan sumber daya penyiaran, perkembangan dan keberlangsungan industri penyiaran serta pemenuhan dan pemerataan informasi kepada rakyat.

Penyiaran digital yang diselenggarakan oleh beberapa penyelenggara penyiaran multipleksing memerlukan penerapan sistem hybrid yang artinya bentuk nyata demokratisasi penyiaran. Dan ini juga artinya antitesa berasal monopoli (single multiplexer), tutur Ishadi.

Selain itu menurut Ishadi, sinergitas dan optimalisasi peran serta industri penyiaran dalam kebijakan dan perizinan juga sangat diperlukan.

Sedangkan terkait perizinan, Ishadi mengusulkan mekanisme pembatalan harus melalui mekanisme dan mekanisme yang ketat.

(Baca: KPI Berharap Penguatan Kewenangan di Revisi UU Penyiaran)

Harus terdapat mekanisme keberatan bagi pemegang IPP atas pembatalan IPP melalui jalur peradilan dan hanya mengikat apabila telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht," ucapnya.

"Pembatalan IPP melalui mekanisme peradilan akan memberi kepastian hukum bagi keberlangsungan urusan ekonomi dan perlindungan terhadap investasi yang telah dilakukan," tambahnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here